PERBANDINGAN POLITIK EKONOMI ORDE LAMA, ORDE BARU, DAN REFORMASI

No	Variabel	Orde Lama	Orde Baru	Reformasi
1	Masa Pemerintahan	17 Agustus 1945-1966	1967-21 Mei 1998	21 Mei 1999-sekarang
2	Sistem Pemerintahan	Presidensial, Parlementer, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin	Parlementer	Presidensial
3	Relasi eksekutif, legislatif, yudikatif	Tidak berjalan dengan baik (masa transisi)	Eksekutif sebagai satu-satunya lembaga yang paling berpengaruh	Hubungan yang seimbang antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif
4	Sistem ekonomi	Pancasila-Sosialisme Indonesia (dimana negara bertanggungjawab penuh untuk mengontrol pembangunan dengan memastikan distribusi keadilan dan pemerataan, akan tetapi tidak berjalan baik disebabkan oleh beragam faktor/masa transisi)	Pancasila-Pembangunisme, dimana peran swasta (pemodal) diberikan sangat luas dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, negara melindungi pemodal dengan harapan pemodal akan mendistribusikan kesejahteraan kepada masyarakat, akan tetapi realitasnya tidak terjadi, akibatnya negara harus menanggung beban hutang yang membengkak yang seharusnya menjadi tanggungjawab swasta)	Pancasila-negara kesejahteraan, dimana negara berperan untuk menciptakan regulasi-regulasi yang dapat menjamin pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemodal besar dan asing dengan tetap memberikan proteksi terhadap pemodal kecil (UMKM) dan pemodal dalam negeri
5	Sistem Kepartaian	Multi partai	Dua partai dan satu Golongan Karya	Multi partai-proposional
6	Peran swasta nasional	Tidak  terlihat (situasi politik dan ekonomi kacau)	sangat dominan (diskriminatif/KKN)	Dominan (monopoli)
7	Peran swasta asing	Tidak terlihat (situasi politik dan ekonomi kacau)	Sangat dominan	Dominan dan terkontrol
8	Patisipasi masyarakat	Kurang menonjol	Tidak ada	Sangat aktif/dominan
9	Slogan politik	NASAKOM	Pembangunisme	Negara Hukum
10	Konsep Pembangunan	Belum Ada	PELITA/GBHN	RPJP/RPJM/RPJPendek
11	Kehidupan Sosial-Keagamaan	Menghargai perbedaan	Kontrol negara melalui kekuatan militer	Toleransi-diskriminatif terhadap kelompok marginal
12	Hubungan pusat-daerah	Tidak harmonis, timbulnya pemberontakan	Sentralistik (determinasi kekuatan militer)	Desentralisasi dengan regulasi
13