http://finance.detik.com/read/2012/05/22/105515/1921517/4/utang-pemerintah-rp-1903-triliun-bakal-jadi-bom-waktu?f9911023
Jakarta - Hingga akhir April 2012, jumlah utang pemerintah Indonesia tercatat mencapai Rp 1.903 triliun, naik Rp 99,72 triliun dari posisi 2011. Ini bakal jadi bom waktu, kenapa?
Direktur Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan mengatakan, Indonesia harusnya belajar dari kondisi negara di Eropa seperti Jerman dan Prancis yang terhantam krisis karena jumlah utang yang besar.
"Jerman dan Prancis pun keteteran dengan beban utang yang besar. Kita menunggu bom waktu. Sekarang mungkin masih stabil, tapi tidak ada yang bisa memperkirakan krisis. Kita menunggu bom waktu yang nantinya utang ini bisa menjadi beban bagi generasi mendatang, ada kerusakan sistemik," ujar Dani kepada detikFinance, Selasa (22/5/2012).
Kerusakan sistemik yang dimaksud Dani terjadi karena ekonomi Indonesia saat ini masih ditopang oleh ekspor barang mentah dan aliran uang panas jangka pendek dari asing.
"Jadi tidak ada pondasi yang menjadikan perekonomian kuat dalam menopang guncangan krisis. Jika puluhan triliun keluar dan saat yang sama jatuh nilai ekspor, seberapa tahan ekonomi kita. Apalagi harus bayar cicilan pokok dan bunga utang besar. Ini justru menimbun masalah yang besar dan itu dampak sistemik dari utang itu," paparnya.
Untuk menghindari dampak sistemik tersebut, pemerintah harus menghentikan penarikan utang-utang baru dan moratorium pembayaran utang sambil mengevaluasi pinjaman-pinjaman tersebut.
"Saat ini jumlah pembayaran cicilan pokok dan bunga melebihi utangnya sendiri, itu karena bayar bunga. Jadi, hentikan penarikan utang baru moratorium pembayaran utang dan evaluasi berapa besar pinjaman yang sudah ditarik," pungkasnya.
Dalam kesempatan itu, Dani juga mengatakan, manajemen utang yang dijalankan pemerintah masih belum baik karena pemerintah sistem 'gali lubang tutup lubang' yang dilakukan.
"Jadi pemerintah menarik utang baru, seperti menerbitkan surat berharga negara lagi dan yang baru ini pinjaman kontigensi dari Bank Dunia. Ini namanya gali lubang tutup lubang, strategi pemerintah ini tidak akan berhasil mengurangi utang," ujarnya.
Belum lagi akumulasi utang yang terus bertambah secara nominal belum memberikan dampak yang luar biasa bagi pembangunan nasional.
"Kualitas pembangunan nasional tetap jalan di tempat. Ini terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia Indonesia yang masih rendah dibandingkan negara lain, seperti Malaysia, Singapura, Thailand. Masa pemerintahan SBY-Boediono tidak ada kontribusi nyata, kalau utang itu ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Dani menilai kualitas pembangunan ekonomi Indonesia, seperti infrastruktur untuk pedesaan masih belum menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Pasalnya, kemiskinan masih didominasi penduduk pedesaan. Bahkan, program pembangunan untuk masyakarat di desa yang dibiayai dari utang tidak terlihat berjalan efektif. Hal ini justru berbeda dengan program yang dibiayai langsung dari APBN, dampaknya masih lebih nyata.
Seperti diketahui, total utang pemerintah Indonesia hingga April 2012 mencapai Rp 1.903,21 triliun, naik Rp 99,72 triliun dari posisi di akhir 2011 yang nilainya Rp 1.803,49 triliun. Jika dibandingkan Maret 2012 yang jumlahnya Rp 1.859,43 triliun, maka utang pemerintah naik Rp 43,78 triliun.
Secara rasio terhadap PDB, utang pemerintah Indonesia berada di level 26,3% pada April 2012.
(nia/dnl)
Jakarta - Hingga akhir April 2012, jumlah utang pemerintah Indonesia tercatat mencapai Rp 1.903 triliun, naik Rp 99,72 triliun dari posisi 2011. Ini bakal jadi bom waktu, kenapa?
Direktur Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan mengatakan, Indonesia harusnya belajar dari kondisi negara di Eropa seperti Jerman dan Prancis yang terhantam krisis karena jumlah utang yang besar.
"Jerman dan Prancis pun keteteran dengan beban utang yang besar. Kita menunggu bom waktu. Sekarang mungkin masih stabil, tapi tidak ada yang bisa memperkirakan krisis. Kita menunggu bom waktu yang nantinya utang ini bisa menjadi beban bagi generasi mendatang, ada kerusakan sistemik," ujar Dani kepada detikFinance, Selasa (22/5/2012).
Kerusakan sistemik yang dimaksud Dani terjadi karena ekonomi Indonesia saat ini masih ditopang oleh ekspor barang mentah dan aliran uang panas jangka pendek dari asing.
"Jadi tidak ada pondasi yang menjadikan perekonomian kuat dalam menopang guncangan krisis. Jika puluhan triliun keluar dan saat yang sama jatuh nilai ekspor, seberapa tahan ekonomi kita. Apalagi harus bayar cicilan pokok dan bunga utang besar. Ini justru menimbun masalah yang besar dan itu dampak sistemik dari utang itu," paparnya.
Untuk menghindari dampak sistemik tersebut, pemerintah harus menghentikan penarikan utang-utang baru dan moratorium pembayaran utang sambil mengevaluasi pinjaman-pinjaman tersebut.
"Saat ini jumlah pembayaran cicilan pokok dan bunga melebihi utangnya sendiri, itu karena bayar bunga. Jadi, hentikan penarikan utang baru moratorium pembayaran utang dan evaluasi berapa besar pinjaman yang sudah ditarik," pungkasnya.
Dalam kesempatan itu, Dani juga mengatakan, manajemen utang yang dijalankan pemerintah masih belum baik karena pemerintah sistem 'gali lubang tutup lubang' yang dilakukan.
"Jadi pemerintah menarik utang baru, seperti menerbitkan surat berharga negara lagi dan yang baru ini pinjaman kontigensi dari Bank Dunia. Ini namanya gali lubang tutup lubang, strategi pemerintah ini tidak akan berhasil mengurangi utang," ujarnya.
Belum lagi akumulasi utang yang terus bertambah secara nominal belum memberikan dampak yang luar biasa bagi pembangunan nasional.
"Kualitas pembangunan nasional tetap jalan di tempat. Ini terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia Indonesia yang masih rendah dibandingkan negara lain, seperti Malaysia, Singapura, Thailand. Masa pemerintahan SBY-Boediono tidak ada kontribusi nyata, kalau utang itu ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Dani menilai kualitas pembangunan ekonomi Indonesia, seperti infrastruktur untuk pedesaan masih belum menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Pasalnya, kemiskinan masih didominasi penduduk pedesaan. Bahkan, program pembangunan untuk masyakarat di desa yang dibiayai dari utang tidak terlihat berjalan efektif. Hal ini justru berbeda dengan program yang dibiayai langsung dari APBN, dampaknya masih lebih nyata.
Seperti diketahui, total utang pemerintah Indonesia hingga April 2012 mencapai Rp 1.903,21 triliun, naik Rp 99,72 triliun dari posisi di akhir 2011 yang nilainya Rp 1.803,49 triliun. Jika dibandingkan Maret 2012 yang jumlahnya Rp 1.859,43 triliun, maka utang pemerintah naik Rp 43,78 triliun.
Secara rasio terhadap PDB, utang pemerintah Indonesia berada di level 26,3% pada April 2012.
(nia/dnl)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar