Iklan Premium

Judul Iklan

Isi Potongan Iklan
Dikirim oleh : Nama Pengirim, Alamat, No Telp | Kunjungi Website

PETA POLITIK DAN HUKUM TAHUN 2012


Jumat, 11 Desember 2011 bertempat di Pressroom DPD RI, diadakan talk show dengan menghadirkan I Wayan Sudirta (Ketua PPUU DPD RI Senator dari Provinsi Bali), Adnan Topan Husodo (Lsm ICW), Saiful Mujani (Peneliti Utama Lembaga Survei Indonesia), dan Prof. Syamsuddin Haris (Pengamat Politik LIPI).

I Wayan Sudirta melihat bahwa di Tahun 2012, politik Indonesia masih berkutat pada persoalan konflik relasi Pusat dan Daerah terkait dengan persoalan Sumberdaya Alam, PemiluKada, dan tentang Desa. Adnan lebih menyoroti pada upaya pemberantasan Korupsi yang dilakukan oleh Pimpinan KPK yang baru dengan melakukan “penghiatan politik” terhadap DPR yang dianggap masih menyimpan agenda tersendiri terhadap KPK.

Syamsudin Haris lebih menyoroti  tentang pertarungan politik dan hukum di Tahun 2012 tidak terlepas dari pertarungan Sergab (Sekretaris Gabungan) dengan Koalisi Parpol pendukung pemerintah. Pertarungan ini masuk ke ranah penegakan hukum yang sedang ditangani oleh KPK (Century versus Lapindo). Senada dengan Syamsudin Haris, Saiful Mujani menyoroti pertarungan politik Setgab dengan Koalisi berimpllikasi pada pertarungan upaya penegakan hukum di KPK, Oleh karena ada anggapan bahwa pimpinan KPK yang sekarang adalah hasil kompromi politik Parpol di Senayan atau disebut sebagai “produk Senayan”. 

Kesimpulannya, peta politik  tahun 2012 masih merupakan perpanjangan pertarungan politik dan hukum di Tahun 2011. Pertarungan politik masih berkutat pada partai besar (Golkar) versus partai besar (Demokrat). Sedangkan PDI-P masih menunggu hasil dari pertarungan politik dua partai besar tersebut. Sementara partai-partai kecil akan semakin dikecilkan dengan kebijakan PT (Parlement Treshold). Wacana PT 5% akan semakin membuat parpol kecil semakin tertekan, mau tidak mau mereka (Parpol kecil) akan mencari “perlindungan” ke Parpol-Parpol besar untuk tetap bisa bertahan.

Kelanjutan dari pertarungan kedua parpol ini berimbas pada upaya pemberantasan korupsi (penegakan hukum). Kita boleh mencurigai, terpilihnya Abraham Samad sebagai Pimpinan KPK merupakan bagian dari upaya Golkar untuk terus menghantam Demokrat. Jika mau obyektif, seharusnya yang dipilih adalah Abdullah Hehamahua, Yunus Husein ataupun Handoyo yang memang telah lama berkutat di KPK. Yang terjadi malahan sebaliknya, Abraham, Adnan Pandu Paraja, dan Zulkarnaen sebagai pimpinan KPK. Kita berharap KPK tetap obyektif, dan tidak terjebak dalam ranah politik dan pertarungan dua Partai Besar tersebut.

Jika dihubungkan dengan Trias Politica, politik hukum 2012 yang akan terjadi di Indonesia melibatkan Eksekutif degan Legislatif. Eksekutif merupakan representsi partai besar yang berkuasa (Demokrat dan teman-temanya), dan Legislatif yang dimotori oleh Golkar. Sedangkan lembaga Yudikatif (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) diharapkan tidak terjebak dengan pertarungan politik –hukum tersebut.  Netralitas Lembaga Yudikatif akan menjadi balancing, penyeimbang dalam upaya memberantas korupsi dan penegakan hukum yang obyektif dan proporsional. Dan KPK berada dalam ranah Yudikatif, netralitas KPK akan sangat menentukan pada 2012, tidak hanya bagi tegaknya supremasi hukum akan tetapi juga pertaruhan akan eksistensi KPK dimasa datang. 

So, dimana posisi civil society? Apakah Cuma sebagai penonton pertarungan politik-hukum tersebut ataukah terlibat? Jika terlibat bagaimana posisi nya? Civil Society harus terlibat secara aktif dalam pertarungan politik-hukum tersebut. Demokrasi memberikan kesempatan yang besar bagi masyarakat terlibat. Keterlibatan aktif bukan berarti harus memihak salah satu, melainkan mengawasi dan menjaga agar proses politik-hukum berjalan dengan benar, tidak menguntungkan elit politik. Proses penegakan hukum harus dikawal secara massif agar tidak terdorong kepada kepentingan politik, Independensi KPK dan lembaga Yudikatif lainnya akan sangat tergantung pada sejuhmana civil society ikut terlibat dalam mengawal proses penegakan hukum. "Peran DPD yang sedikit dapat bersatu dengan Civil Society dan masyarakat guna mencegah terjadinya choas politik-hukum".

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Banner 125x125 dan 160x600