BEBAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT AKIBAT KENAIKAN HARGA BBM

A.  Pendahuluan

Beberapa poin utama yang menjadi alasan bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM:

1. Kenaikan harga minyak mentah dunia, Kondisi riil di lapangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal APBN. Pada bulan Januari, Indonesian Crude Price (harga minyak mentah Indonesia) mencapai 115,91 dollar AS per barel dan Februari ini sekitar Rp121,75 dollar AS per barel. Padahal, ICP yang diasumsikan dalam APBN 2012 adalah maksimal hanya sebesar 90,0 dollar AS per barel.
2. Subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk BBM tidak sesuai dengan asumsi awal angka subsidi yang tercantum ada APBN 2012, karena harga dari ICP juga tidak sesuai dengan asumsi awal. Ketidaksamaan asumsi dengan kondisi riil mendorong pemerintah untuk melakukan suatu langkah penyelamatan APBN, yang mana dalam hal ini dilakukan dengan mencabut subsidi BBM. Semua hal ini dimaksudkan sebagai sebuah usaha untuk mencegah terjadinya suatu kondisi dimana APBN jebol.
3. Sasaran dari subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran karena dinikmati secara lebih besar justru oleh orang kaya, yang berarti subsidi BBM yang dilakukan saat ini tidak tepat sasaran. Dan diperlukan adanya suatu revisi kebijakan agar kembali pada sasaran awal(rakyat miskin).
4. Adanya penyelundupan-penyelundupan BBM ke negara-negara tetangga seperti Singapura- Filipina, yang secara harga, minyak mereka jauh lebih tinggi dari BBM bersubsidi Indonesia.

B.   Perspektif Ekonomi

1. APBN periode 2004 hingga 2012 rata-rata tumbuh 19,05 persen dan belanja pemerintah pusat tumbuh 16,6 persen. Tapi belanja pegawai tumbuh 19,6 persen dan belanja barang tumbuh 38 persen pada periode yang sama .A rgumen bahwa subsidi sebagian besar dinikmati oleh kelompok kaya menjadi kurang bermakna karena struktur APBN sendiri justru menunjukkan alokasi yang sedemikian besar untuk birokrasi.
2. Berdasarkan analisis ICW, Jika harga BBM premium dan solar tidak naik (Rp 4.500/liter) maka total beban subsidi BBM dan LPG hanya sebesar Rp 148,034 triliun, sementara pemerintah mengatakan jika harga BBM tetap maka beban subsidi BBM dan LPG mencapai Rp 178 triliun. Jika harga BBM premium dan solar dinaikan (Rp 6.000/liter) maka total beban subsidi BBM dan LPG hanya sebesar Rp 68,104 triliun, sementara pemerintah mengatakan (R APBN P 2012) beban subsidi BBM dan LPG menjadi Rp 133,118 triliun.
3. Berdasarkan perhitungan INDEF, dengan kenaikan BBM sebesar Rp 1.500 per liter maka pertumbuhan ekonomi diperkirakan merosot menjadi 5,8 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini antara lain disebabkan oleh investasi yang jatuh akibat kenaikan suku bunga kredit. Sementara inflasi melonjak 3-4 persen sehingga daya beli masyarakat jatuh, di mana kaum miskin daya belinya berkurang sekitar 10 -15 persen.
4. 4.    Jumlah kemiskinan meningkat 1,1 - 1,3 persen atau sekitar 1,5 juta penduduk akibat penurunan daya beli, meskipun aneka skema kompensasi sudah dijalankan. Secara keseluruhan pendapatan nasional atau PDB berkurang Rp 125 triliun dibandingkan apabila BBM tidak dinaikkan sehingga pertumbuhan ekonomi 6,5 persen.

C.     Analisi Sosial

1. Dilihat dari sisi sosial, pengaruh dari kenaikan BBM akan memberikan dampak pemiskinan yang semakin tinggi. Hal ini dikarenakan semakin tingginya biaya hidup, terutama bagi mereka yang tinggal di perkotaan. Hal ini akan menjadikan mereka yang selama ini hidup pas-pasan menjadi miskin karena tidak mampu mengikuti kenaikan biaya hidup. Pada skala besar akan menjadi fenomena pemiskinan secara sistematis dan berkelanjutan. Semakin banyak pengemis di jalanan, para pemulung, dan semakin maraknya pelacuran serta semakin banyak dijumpai kejadian kriminal di negeri ini. Bagi mereka yang berada dan dekat dengan lingkaran kekuasaan, hal ini akan membuat mereka menaikkan pungutan liar dan nilai uang yang dikorupsi, dengan alasan untuk “menutup” kenaikan BBM.
2. Kelompok dominan dalam struktur masyarakat akan terganggu, yaitu mereka yang menggunakan kendaraan bermotor sebagai pilihan penghematan kebutuhan, orang-orang yang tinggal diperumahan tipe standard, perumahan padat penduduk, pedagang pasar, buruh petani, dan kaum fakir yang tinggal di gang-gang kecil. Kelompok-kelompok inilah yang tergabung dalam struktur masyarakat Indonesia yang menjadi korban dalam kenaikan BBM. Kenaikan mempunyai dampak domino harga bahan pokok, transportasi, dan barang-barang modal, secara langsung dan bertahap akan sangat berdampak pada kehidupan sosial dan sosiologis masyarakat sesudah bahkan sebelum kenaikan BBM terjadi.
3. Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang diberikan pemerintah dalam rangka kompensasi tidak berdampak maksimal bagi pengurangan beban ekonomi apalagi mempertahankan atau bahkan menaikan derajat ekonomi masyarakat menengah kebawah. Kecenderungannya menghabiskan BLSM adalah prilaku non-produktif yang memiskinkan mental masyarakat. BLSM berdampak sama dengan kompensasi lainnya, yakni program beras miskin, dan subsidi transportasi tidak mendidik dan semakin menghancurkan perilaku swadaya dari masyarakat. Yang paling ditakutkan adalah ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah. Jika  hal ini tejadi dan permasalahan semakin kompeleks l akan menyebabkan chaos di masyarakat.

D.   Solusi Alternatif

1. Pemerintah harus melakukan reforma agraria yang sudah dijanjikan sebelumnya sejak 4 tahun lalu. Sehingga rata-rata luas lahan rumah tangga petani menjadi 2 hektare. Struktur tenaga kerja juga harus menjadi pekerja formal sekitar 75 persen dan sisanya pekerja informal. Caranya dengan menumbuhkan sektor pertanian dan industri berbasis pertanian dan SDA dan pelaku UMKM.
2. Pemerintah wajib melakukan moratorium pembangunan pasar modern dan memperkuat pelaku pasar tradisional. Mengembalikan pengusaan pengelolaan SDA kepada negara dan renegosiasi kontrak asing. Pengembangan energi alternatif dan infrastruktur BBG  harus memadai. Bukan hanya dengan melakukan penghematan dengan memotong subsidi BBM atau anggaran kementerian dan lembaga. Tetapi juga dari segi penerimaan,  salah satunya dari pajak dengan menaikkan tax ratio.
3. Membatalkan kenaikan BBM.