Komite II DPD RI mengadakan rapat kerja dengan sejumlah Bank Nasional yang berlangsung di gedung B lantai 3 DPD RI. Rapat kerja yang diselenggarakan pada tanggal 11 Oktober 2011 jam 19.30 tersebut membahas mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh pihak Bank dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat. Rapat kerja dipimpin oleh Intsiawaty Ayus (Riau) dan Matheus Stefi P (Malut).
Dalam paparannya Riswandi Wakil Dir. Utama Bank Mandiri menjelaskan tentang penyaluran KUR per 1 Januari 2011 sampai dengan September 2011 mencapai RP.3, 458 Milyar dengan jumlah Debitur 82,442 orang dengan perincian Rp. 2,862 Milyar di Bank Mandiri dan Rp,596 Milyar di Syari’ah Mandiri dengan jumlah Debitur 75,469 orang dan 6,973 orang.
Secara akumulatif dari 2007 sampai dengan September 2011 penyaluran KUR Bank Mandiri mencapai Rp.7,905 Milyar (Bank Mandiri RP.6,475 M dan Syari’ah Mandiri Rp. 1,430 M) dengan jumlah Debitur 163,433 orang (149,592 orang Bank Mandiri dan 13,841 orang Syari’ah Mandiri). Kredit tersebut disalurkan kebanyakan ke sektor hulu sebesar Rp. 2,669 Milyar (92%) yaitu ke sektor perdagangan, pertanian dan industri sebesar 65%, selebihnya 35% merupakan Kredit Investasi yang umumnya membiayai UMKM-sektor pertanian.
Krishna Suparto Direktur Bisnis Banking Bank BNI mengatakan bahwa sampai dengan September 2011 Debitur UMKM berjumlah 68,987 orang bertambah 14,972 orang dari Desember 2010. Penyaluran KUR pada September 2011 sudah mencapai Rp. 2,523.609 juta, sudah mencapai target penyaluran KUR untuk tahun 2011 yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp.2.500.000 juta, sampai dengan September 2011 Debitur KUR berjumlah 53.033 orang. Sektor perdagangan, restoran merupakan sektor ekonomi yang mendominasi penyaluran KUR BNI, yaitu 46%, sektor pertanian, perburuan dan sarana pertanian sebesar 32%.
Pola penyaluran KUR BNI dibagi dua, yaitu: 1) Langsung; berdiri sendiri dan inti plasma, 2) Tidak langsung (lingkage); eksekutif dan channeling. Strategi untuk memacu percepatan pertumbuhan KUR Bank BNI menggunakan pola linkage melalui kerjasama dengan pola inti plasma dan secara tidak langsung dengan pola eksekutif dan channeling. Dalam rangka pengembangan KUR, BNI juga membentuk kampung BNI yang terbagi kedalam kampung BNI ketahanan pangan dan kampung BNI Industri Kreatif yang memakai konsep “one village-one product”, dan daerah yang sudah berjalan dengan konsep ini adalah di daerah subang dengan sapinya, jagung di Ciamis, jambu mente di Imogiri, tenun di Palembang dengan total KUR Rp. 12,512 juta.
Sementara itu, Djarot Kusumayakti Direktur UMKM Bank BRI mengatakan bahwa sampai dengan agustus 2011 telah menyalurkan KUR sebesar Rp. 34.44 Triliyun (62,77%) dari total KUR nasional Rp. 54.87 Triliyun (KUR Ritel Rp.8.62 Triliyun dan KUR Mikro RP.25.83 Triliyun). Jumlah Debitur KUR 4.893.260 orang atau 94,09% dari target nasional 5.200.855 orang. Dan merupakan pencapaian tertinggi penyaluran KUR diantara bank nasional lainnya.
Provinsi yang menyerap KUR paling banyak adalah Jawa Tengah 17,40% dari total realisasi Rp.5.99 Triliyun, kemudian Jawa Timur 14,84% (Rp. 5.11 T) dan Jawa Barat 12,44% (Rp. 4.29 T). Dengan KUR terbanyak diserap oleh sektor perdagangan 70,44% (Rp.24,26 T), sektor pertanian 10.72% (Rp.3,69 T), dan sektor lain-lain 13,41% (Rp.4,62T). Djarot menegaskan bahwa sektor perdagangan terlihat paling banyak menyerap KUR, namun angka ini tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya mengingat UMKM sektor pertanian yang juga bergerak di budidaya dan perdagangan hasil pertanian dalam arti luas dikelompokkan ke sektor perdagangan dalam Laporan Perbankan ke BI (LBU).
Asosiasi Bang Pembangunan Daerah (Asbanda) menyampaikan bahwa akumulasi penyaluran KUR sampai dengan September 2011 sebesar Rp. 5.088 triliyun dengan Debitur sebanyak 63.701 UMKM, pencapaian realisasi 107,13%. Asbanda yang terdiri dari 26 BPD menyalurkan KUR terbesar di bidang perdagangan, restoran dan hotel dengan porsentase mencapai 55,9%, pertanian 12,6% dan jasa dunia usaha 5,10%.
Glen Glenardi Dirut Bank Bukopin menjelaskan bahwa penyaluran KUR kepada UMKM yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum bankable, dengan platfond sampai dengan Rp. 500 juta dengan jaminan dari perusahaan penjamin (Askrindo dan Jamkrindo). Realisasi KUR bank Bukopin tertinggi berada di sektor perdagangan, restoran dan hotel dengan platfond Rp.348.524 juta, diikuti oleh sektor pertanian Rp.205.378, dan jasa dunia usaha sebesar Rp.184.442 juta.
Baik Bank Mandiri, BNI, BRI, Asbanda, dan Bukopin menyampaikan permasalahan yang sama dalam penyaluran KUR. Keterbatasan jumlah cabang menyebabkan beberapa wilayah dan masyarakat yang berhak menerima KUR tidak tersentuh. Asumsi bahwa KUR adalah Hibah dari pemerintah menyebabkan KUR mengalami kendala dalam hal pengembaliannya. Sementara itu, lemahnya sosialisasi dan dukungan dari lembaga atau pemerintah daerah menyebabkan masyarakat yang berada di pelosok seperti di pedalaman, masyarakat nelayan dan petani belum tersentuh banyak program KUR ini.
Sebagai langkah awal, Komite II DPD RI dan Sejumlah Bank Nasional tersebut sepakat untuk menggalang kerjasama dalam hal mensosialisasikan KUR ke daerah-daerah yang belum tersentuh. Komite II DPD RI menawarkan bantuan tersebut secara gratis tanpa maksud dan niat tertentu,murni untuk membantu masyarakat yang diwakilinya, “jangan khawatir bapak-bapak dari bank, kami sudah punya anggaran sendiri, jadi tidak perlu mengeluarkan biaya apapun,” I Kadek Arimbawa (Bali) menutup pembicaraan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar