Yunus Husein
Pemberantasan korupsi yang paling penting adalah semua pihak secara holistik sesuai peranannya masing-masing mau memberantas korupsi. Pencegahan menjadi bagian yang paling penting. Contohnya, dalam proses pembuatan anggaran, jika memang tidak dibuka celah adanya korupsi, maka korupsi tidak akan terjadi. Selain itu pencegahan penting, karena dia bisa menghilangkan sebab-sebab terjadinya tindakan korupsi.
Didaerah banyak political coruption akibat kebijakan dari pemerintah. Salah satu yg diduga sebabkan korupsi yaitu Dana Alokasi Umat, atau pun pesta demokrasi proses pemilihan legislative yg sebabkan maraknya money politic, hal ini tidak pernah berhenti, kalo mau kurangi ya sistem yg harus dirubah, kalo ga ya susah sekali perbaiki korupsi di daerah. Memang banyak tantangannya, misalnya political will dari pemerintah dan parlemen, selama ini dukungan dari politisi blum bisa terlihat. yang ada justru chalenge, begitu kepentingan terganggu langsung fight back, susah sekali, padahal salah satu yg penting dalam pemberantasan korupsi adalah dukungan kuat dari parlemen. Ini termasuk kendala. Ini lah tugas berat yg dibebankan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), walaupun kewenangan luas, tapi tetap susah kalo tidak ada dukungan masyarakat. Komisi Pemberantasan Korupsi bisa koordinasi, tapi implementasinya susah karena sering dituduh intervensi lembaga lain. Pencegahan perlu sekali untuk hilangkan sebab-sebab korupsi, sementara Penindakan perlu untuk kasus yang strategis, hal ini perlu utk beri efek jera.
Berbagai contoh Korupsi didaerah: mark up, BOS, dana kesehatan, upah pungut, upaya gratifikasi yang diterima sampai korupsi anggota dewan itu sendiri, cukup berat. Upaya desentralisasi yang merupakan niat mulia tidak tercapai sepenuhnya, justru dengan banyaknya dana yang dialokasikan ke daerah dan proses pemilu yg banyak menyebabkan money politik, justru makin menimbulkan banyak korupsi.
PPATK terima laporan sebayak 2392 dari 2003-2011
Kasus korupsi yang melibatkan Kepala Daerah justru banyak terungkap oleh KPK, karena Muspida tidak sesuai fungsinya. Perbaikan pemilihan Kepala Daerah sudah waktunya, sumbangan itu cukup besar, orang mau keliaran 1 trilyun pun ga ada aturan, padahal sponsor kalau sudah keluarkan uang tidak mungkin tidak ada maunya ketika calonnya sudah naik.
Hal lainnya yang perlu adalah civil sosiety, perkuat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk kontrol sosial, demonstrasi didaerah juga sejauh ini cukup efektif untuk mengontrol kebijakan-kebijakan yang rentan korupsi. Government kita secara daerah kurang bagus, kurang akuntabel, kurang kesadaran hukum.
Komitmen saya menjadikan KPK penggerak Indonesia sebagai negara yang anti korupsi, kita buat korupsi tidak menarik, sehingga tidak ada orang yang tertarik untuk melakukan korupsi.
Training personil penegak hukum, penempatan, renumerasi itu harus dipikirkan, supaya tidak tergoda. slain itu menjaga kpk tetap independent.
Bambang Widjajanto : "Optimalisasi pemberantasan korupsi"
Pemberantasan korupsi bukan sekedar mandat reformasi, tapi bagian penting membangun bangsa karena fakta mengatakan ketidak mampuan Indonesia untuk memberantas korupsi artinya negara gagal dan masyarakat menjadi terpuruk, untuk itu pemberantasan korupsi tidak hanya memperbaiki secara sistemik tapi juga memperbaiki tingkat kesejahteraan. Tingkat kemampuan penegak hukum lebih rendah dari modus kejahatan itu sendiri.
Indonesia tidak punya national interest. Amerika punya gandum dan mereka sangat protek petani gandumnya. Nasional interest memang kecil tapi jika dikembangkan dari semua sisinya, maka bisa jadi itu akan mensejahterakan rakyat sehingga tidak perlu ada tindakan korupsi.
Visi : mewujudkan penyelenggaran negara yang bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dan pemberantasan korupsi yang efektif dan efisien.
Misi : meningkatkan konsolidasi dengan lembaga pengawasan (BPK, DPR, DPD, Inspektorat, Bawasda) supporting agency dgn KPK. Selain itu membangun gerakan sosial anti korupsi.
Pendekatan korupsi kita pendekatan lalu lintas banget, harusnya ketika sudah ada niat dan kesadaran maka kala kesempatan datang, tidak perlu dikontrol. Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPR dan KPK harusnya bersinergi lakukan pemberantasan korupsi.
Sarah Lery Mboeik (Anggota DPD RI Provinsi NTT) :
Saya mau Tanya ke pak yunus berani ngak kasus century menjadi kasus korupsi pertama yang bapak tangani untuk diungkap, karna pak yunus kan dikenal dekat dengan pemerintah. ini untuk kesejhtraan rakyat bukan untuk kesejahteraan KPK.
Iskandar Muda (Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Barat):
1. Pak yunus, bagaimana pengalaman sbgai kepala PPATK menangani kasus aliran dana yang mencurigakan dan berapa persen yang ditindaklanjuti.
2. Bagaimana langkah yang telah dikerjakan bapak sebagai satgas mafia anti korupsi. Untuk pak bambang, bagaimana menyikapi kasus yang jumlahnya cukup besar yang menarik perhatian publik, sementara jumlah personil KPK terbatas. Langkah untuk mensiasatinya bagaimana.
Erma Suryani Ramik (Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Barat)
- Tanggapan gimana atas putusan bebas yg dikeluarkan tipikor daerah atas mantan walikota tasik.
- Pak yunus, salah satu yg mengganjal korupsi di daerah adalah muspida, harus ada cara yang efektif bagaimana cara yang efektif supaya lembaga ini tidak saling melindungi kejahatan.
- Pak bambang, ada kasus sektor kehutanan yang juga didorong teman-teman di BPK, tapi saya melihat 1-2 tahun ke depan
- konsentrasi bapak masih ke sektor pertanian, saya mau tanya kira-kira kapan akan serius korupsi di sektor kehutanan.
A.m Fatwa (Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta)
Pak bambang integritas dan kredibilitasnya sudah saya tahu dan kenal, cuma pak yunus yang selalu diidentifikasi dengan keberpihakan kepada pemerintah perlu dipertanyakan kredibilitasnya. Itu bagaimana dengan kantor walikota Jakbar, itu jelas sudah 30 sekian tahun menjadikan kantor, kenapa bisa berpindah ke swasta, tolong dikasih catatan dan DKI membayar 50 M dan KPK memberi surat yang melegalkan pembayaran, tapi dalihnya KPK itu prosedur. Menurut saya itu sudah melegalkan pemda DKI untuk membayar. Kita sudh kasih catatan daerah yang banyak melakukan indikasi korupsi, diwilayah barat ada Aceh, wilayah tengah DKI Jakarta dan wilayah timur ada Papua.
Tanggapan :
Yunus Husein:
Masalah kedekatan dengan pemerintah saya kira itu tidak benar mengingat saya diangkat dan dilantik di PPATK maupun di Satgas berdasarkan kinerja dan kemampuan saya. Selama ini kita bekerja secar profesional sesuai dengan prosedur, kalau ada yang terlibat ya kita laporkan dan tidak mungkin saya bermain sendiri karena kita bekerja secara tim dan pengambilan keputusan juga secara kolektif.
Kasus Bibit/Chandra yang menjadi isu nasional adalah persoalan pimpinan, pimpinan memang berperan tetapi pimpinan bukanlah satu-satunya yang berpengaruh ada sistem yang berjalan. Pembuktian terbalik diperlukan dalam kasus-kasus korupsi. Tebang pilih diperlukan dalam artian skala prioritas, tidak ada istilah tebang pilih yang ada adalah skala prioritas dengan kriteria dan ukuran-ukuran tertentu.
Bambang
Ada dua modus korupsi yang sering terjadi di daerah berdasarkan riset yang pernah saya lakukan, yaitu: 1) mark-down; dengan menurunkan jumlah pendapatan daerah, dan 2) mark-up; dengan memanipulasi dana transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat.
Kekuatan KPK ada pada tiga kelompok yang menjadi dasarnya, yaitu: 1) Kelompok penegak hukum (jaksa, polisi dan sebagainya), 2) kelompok profesional, dan 3) kelompok birokrasi. Jika ketiganya diramu dengan baik akan menjadi kekuatan yang luar biasa dalam memberantas korupsi, KPK akan mampu melakukan quantum (lompatan yang jauh) dalam pemberantasan korupsi. Bambang juga sepakat dengan wacana pilot project beberapa daerah yang dapat dijadikan sebagai wilayah percontohan pemberantasan korupsi secara massif.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar